NASIONAL – Genpenus Multimedia Indonesia – Media Siber Terbaik Lembaga Generasi Penerus Sosial, Mengungkap Fakta dalam Cerita https://genpenus.com Badan Usaha Media Siber Terbaik Lembaga Generasi Penerus Sosial - Media Independent, Mengungkap Fakta dalam Cerita - Sumber informasi dan inspirasi terbaru - Singkat - Padat - Akurat - Kabar Berita Terkini dan Terpercaya di Indonesia Wed, 01 Jul 2020 17:41:11 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://genpenus.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-images-2-32x32.jpeg NASIONAL – Genpenus Multimedia Indonesia – Media Siber Terbaik Lembaga Generasi Penerus Sosial, Mengungkap Fakta dalam Cerita https://genpenus.com 32 32 LSM LIRA DAN MOI MENGGELAR ” POLISI AWARD ” PROMOTER 2021 https://genpenus.com/lsm-lira-dan-moi-menggelar-polisi-award-promoter-2021/ https://genpenus.com/lsm-lira-dan-moi-menggelar-polisi-award-promoter-2021/#respond Wed, 01 Jul 2020 16:32:35 +0000 https://genpenus.com/?p=1151 GENPENUS – Jakarta 🔁 Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat dan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) akan menggelar pemberian penghargaan “Polisi Award” Promoter Tahun 2021. Pemberian penghargaan untuk membantu membangun citra kepolisian agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).

“Pemberian penghargaan ini diharapkan akan dapat memberi motivasi untuk mendorong reformasi Polri, guna membentuk citra kepolisian yang lebih baik,” kata Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI, Siruaya Utamawan di Jakarta bertepatan peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian, 1 Juli 2020.

Berdasarkan survei, lanjut Jusuf Rizal, citra kepolisian dengan jargon “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” saat ini di mata masyarakat masih perlu harus terus ditingkatkan. Reformasi Kepolisian perlu terus dilakukan. Untuk itu salah satunya adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) Polri agar lebih profesional dan modern, agar kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap institusi penegak hukum itu.

Lebih lanjut menurut pria yang kerap mengkritisi institusi Kepolisian itu menyebutkan, Polisi Award merupakan pemberian penghargaan yang akan dianugerahkan kepada Institusi, Perorangan, Tokoh maupun Mitra Polri yang turut berperan aktif membantu tugas kepolisian dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat, mulai dari daerah hingga pusat.

Sementara Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan menyebutkan, media merupakan salah satu unsur penting guna mendorong Reformasi Polri agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya. Dengan demikian, secara signifikan mampu membangun Citra Polri di dalam masyarakat secara positif. Di tengah Revolusi Industri 4.0 khususnya bidang informasi, SDM Polri ditantang agar dapat beradaptasi secara modern.

Polisi Award merupakan pengejawantahan dari Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang digagas LSM LIRA dan MOI bertepatan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-74, 1 Juli 2020. Penganugerahan akan dilakukan pada peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian ke-75, 1 Juli 2021.

“Penganugerahan Polisi Award akan dilakukan mulai dari tingkat provinsi. Hasil yang terbaik di tingkat provinsi akan dinilai, guna memperoleh nominasi terbaik di tingkat nasional. Kategori penilaian ditentukan LSM LIRA dan MOI selaku penggagas dan penyelenggara Polisi Award, dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten, akademisi, termasuk Konsorsium Dewan Juri,” pungkas Bang Siru sapaan akrab Siruaya Utamawan, pria kelahiran Lampung ini.

Sebagai informasi, LIRA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pro pemerintah, tetapi tetap profesional, kritis dan independen. LIRA terbentuk tahun 2005 dari embrio Blora Center, yakni tim relawan yang dibentuk HM Jusuf Rizal mendukung Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. Pada Pilpres tahun 2019, melalui jaringan LSM LIRA membentuk Relawan The President Center mendukung Proja (Pro Jokowi – KH. Ma’ruf Amin).

LSM LIRA merupakan mitra Polri, namun tetap kritis. Tahun 2005 LSM LIRA membongkar dugaan korupsi Alkom, Jarkom dan rekening gendut perwira tinggi Polri. Selain itu, LSM LIRA tercatat sebagai pengawas independen rekrutmen bintara Polri di Jawa Timur serta beberapa daerah lain. Sebagai mitra Polri, LSM LIRA merasa turut terpanggil untuk membantu meningkatkan citra positif institusi kepolisian di masyarakat.

Sedang Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), merupakan organisasi yang mewadahi media online seluruh Indonesia, didirikan 27 September 2018. Saat ini MOI memiliki anggota media online dengan ribuan wartawan media online yang tersebar mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. [ Press Release ] 🔘²

Rate News
]]>
https://genpenus.com/lsm-lira-dan-moi-menggelar-polisi-award-promoter-2021/feed/ 0
Berbagai Penghargaan diberikan Polda Sumsel dalam acara HUT Bhayangkara ke 74 https://genpenus.com/berbagai-penghargaan-diberikan-polda-sumsel-dalam-acara-hut-bhayangkara-ke-74/ https://genpenus.com/berbagai-penghargaan-diberikan-polda-sumsel-dalam-acara-hut-bhayangkara-ke-74/#respond Wed, 01 Jul 2020 08:27:10 +0000 https://genpenus.com/?p=1147 GENPENUS – SUMSEL 🔊  Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 dengan mengangkat tema “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif”, yang dilaksanakan jajaran POLDA SUMSEL dengan rangkaian kegiatan dan upacara melalui Video Conference se-Indonesia di Istana Negara yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo berjalan khidmat dan lancar. Rabu (1/7).

Setelah pelaksanaan upacara, Kapolda Sumsel memberikan penghargaan kepada unsur Forkopimda Sumsel atas bantuan, kerja sama dan sinergitas dalam memelihara Kamtibmas di wilayah hukum polda sumsel. Kemudian Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari Gubernur Sumsel kepada Polda Sumsel atas prestasi pengungkapan Cyber Crime kasus peretasan website PPID Provinsi Sumsel, dan penandatangan dan pemberian Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Polda Sumsel seluas 20.000 m2.

Dalam acara tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya atas kelancaran dan kesuksesan acara yang telah berlangsung, mulai dari rangkaian acara dan puncak acara Hari Bhayangkara Ke-74. 

“Ini berkat kerja keras kita semua, dan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa untuk kita semua yang telah bekerja dengan baik, walaupun ditengah Pandemi Covid-19 saat ini. Dirgahayu Bhayangkara Ke-74, semoga kita selalu sukses,” Tutur Kapolda.

Rangkaian acara yang  dilaksanakan diGedung Catur Prasetya dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, SIP, M.Hum, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM, Ketua DPRD Propinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, SH, MH , Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Dr. H. Krisna Menon, SH, M.Hum dan Unsur Forkopimda Sumsel lainnya.

Setelah acara pemberian penghargaan dan hibah tanah, Kapolda Sumsel, Wakapolda Sumsel, Irwasda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel dan Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus Bhayangkari Daerah Sumsel, selanjutnya mengikuti acara syukuran Hari Bhayangkara Ke-74 yang berlangsung di Istana Negara melalui tayangan Video Conference, dilanjutkan dengan acara Syukuran Polda Sumsel dengan berbagai macam acara, dan kegiatan diawali dengan penayangan selayang pandang serta prestasi yang ditorehkan Polda Sumsel, lalu pemotongan tumpeng oleh Kapolda Sumsel dan Ibu beserta Wakapolda Sumsel dan Ibu yang diberikan kepada penerima tumpang tertua dan termuda di Polda Sumsel.

Selanjutnya, Kapolda sumsel memberikan penghargaan kepada Personel/ASN Polda Sumsel yang berprestasi serta mitra (masyarakat) yang telah memberikan bantuannya kepada Polda Sumsel selama ini, pemberian bantuan kaki palsu kepada Personel Polda Sumsel serta Penghargaan kepada PHL di Polda Sumsel yang telah mengabdi lama sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang. Acara dilanjutkan dengan pembacaan pemenang lomba-lomba dalam rangkaian Hari Bhayangkara Ke-74, dan penayangan video testimoni ucapan selamat Hari Bhayangkara Ke-74 dari unsur Forkopimda Sumsel dan Tokoh Masyarakat Sumsel.

Selain itu, Kapolda Sumsel juga menghantarkan para senior yang akan melaksanakan Wisuda Purna Bhakti. Acara ini sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan apresiasi atas dedikasi kinerja yang telah dilakukan oleh para senior yang selama ini telah mengabdi memberikan yang terbaik selama di Polda Sumsel.🔘

Rate News
]]> https://genpenus.com/berbagai-penghargaan-diberikan-polda-sumsel-dalam-acara-hut-bhayangkara-ke-74/feed/ 0 Luar Biasa, MOI Sukses Cetak 210 Wartawan Siap UKW https://genpenus.com/luar-biasa-moi-sukses-cetak-210-wartawan-siap-ukw/ https://genpenus.com/luar-biasa-moi-sukses-cetak-210-wartawan-siap-ukw/#respond Sat, 27 Jun 2020 14:25:42 +0000 https://genpenus.com/?p=1134 GENPENUS – JAKARTA 🔁 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) sukses membangkitkan semangat dan antusiasme para wartawan media online, yang siap Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Tercatat 210 wartawan telah mengikuti Workshop Jurnalistik Pra UKW MOI secara virtual/daring menggunakan aplikasi Zoom, diselenggarakan DPP MOI bekerjasama dengan Solopos Institute.

Workshop Jurnalistik Pra UKW MOI, telah dilaksanakan tiga angkatan, angkatan III dilaksanakan 27 Juni 2020 diikuti 57 wartawan, angkatan II berlangsung 20 Juni 2020 diikuti 56 wartawan, angkatan I dilaksanakan 6 Juni diikuti 97 wartawan.

“DPP MOI berterima kasih kepada Solopos Institute dan seluruh peserta yang telah berperan aktif mensukseskan program DPP MOI. Program ini untuk meningkatkan kualitas SDM jurnalis yang lebih profesional, DPP MOI telah membuktikan komitmennya,” ujar Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

DPP MOI mengapresiasi sambutan positif, harapan dan animo yang luar biasa dari wartawan media anggota MOI, hingga DPP MOI memutuskan akan menggelar Workshop Pra UKW MOI Angkatan IV awal Juli.

“Sebanyak 210 wartawan media anggota MOI telah mengikuti Workshop Pra UKW. Jumlah ini akan bertambah lagi pada angkatan IV. Workshop Pra UKW MOI ini bisa dimasukkan rekor nasional, karena belum pernah tercatat organisasi media menyelenggarakan Pra UKW dengan jumlah peserta 210 wartawan dalam waktu satu bulan,” ujar Siruaya Utamawan yang juga Ketua pelaksana workshop.

Workshop Pra UKW MOI angkatan III dibuka oleh wartawan senior, Zainuddin menampilkan dua narasumber yang juga tim penguji UKW dari Solopos Institute, yakni Suwarmin dan Syifaul Arifin dengan moderator Manajer Solopos Institute, Sholahuddin.

“Kegiatan Workshop Pra UKW yang digelar DPP MOI bekerjasama dengan Solopos Institute sampai tiga gelombang, melalui virtual Zoom bahkan direncanakan akan digelar angkatan IV, ini merupakan bukti keseriusan DPP MOI meningkatkan SDM wartawan yang tersebar di berbagai media online di Indonesia,” ujar Zainuddin yang juga Wakil Ketua DPW MOI Riau.

Pernyataan yang diungkapkan Zainuddin tersebut, dibenarkan sekretaris pelaksana Agung Santoso pada acara penutupan workshop.

Menurutnya, para peserta workshop Pra UKW MOI diikuti oleh wartawan dari berbagai daerah, yang mencerminkan perkawilan dari hampir seluruh Provinsi di Indonesia.

“Kita terus menampung para wartawan yang tergabung dari berbagai media online di Indonesia untuk mengikuti Pra UKW, tidak membedakan media besar ataupun kecil, tujuannya satu yaitu meningkatkan pengetahuan jurnalistik sebelum mengikuti UKW,”tutup Agung Santoso yang juga Ketua DPW MOI Jawa Timur.  ( Press rilis )🔘

Rate News
]]>
https://genpenus.com/luar-biasa-moi-sukses-cetak-210-wartawan-siap-ukw/feed/ 0
DPP MOI akan menggelar Workshop Pra UKW virtual ke II https://genpenus.com/dpp-moi-akan-menggelar-workshop-pra-ukw-virtual-ke-ii/ https://genpenus.com/dpp-moi-akan-menggelar-workshop-pra-ukw-virtual-ke-ii/#respond Sun, 14 Jun 2020 16:37:50 +0000 https://genpenus.com/?p=977 GENPENUS – JAKARTA 📡 Setelah sukses melaksanakan Workshop Pra UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Virtual Angkatan Pertama, kini Perkumpulan Media Online Indonesia(MOI) kembali akan menggelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan ke-II, untuk Wartawan Media Anggota MOI maupun yang mau bergabung di MOI, pada Sabtu, 20 Juni 2020, Pukul 8.00 – 12.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPP MOI, H.M. Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan kepada media di Jakarta menyebutkan, “pelaksanaan Workshop Pra UKW ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para wartawan terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun bagaimana menjadi Wartawan yang profesional, kritis dan konstruktif”.

Pelaksanaan Workshop Pra UKW adalah pembekalan untuk mengetahui kisi-kisi dan garis besar dalam pelaksanaan UKW. Dengan demikian, bagi para Wartawan Pemula atau yang belum pernah mengikuti UKW, punya referensi yang cukup saat mengikuti ujian UKW dan bisa berhasil.

“Pengalaman MOI melaksanakan UKW dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), cukup banyak yang tidak berhasil sehingga perlu mengulang lagi. Untuk itu, momen pelaksanaan Workshop Pra UKW ini bisa dimanfaatkan untuk belajar dan berdiskusi dengan narasumber yang juga para penguji UKW,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan menyampaikan, Workshop Pra UKW ini, DPP MOI menggandeng Solopos Institute (Bisnis Indonesia Group). Dilaksanakan secara virtual, melalui aplikasi Zoom.

Workshop Pra UKW ini akan dilatih oleh Narasumber dari Solopos Institute yang telah memiliki lisensi menyelenggarakan UKW dari Dewan Pers. Kelas sangat terbatas, maksimal 90 orang peserta dan berbayar Rp. 100.000,- serta berhak mendapat Piagam Kepesertaan. Untuk informasi dan pendaftaran, dipersilahkan menghubungi call centre di HP/WA 0811-11-0404.

“Workshop Pra UKW virtual MOI – Solopos Institute Angkatan II, diselenggarakan merespon terhadap banyaknya permintaan rekan-rekan Wartawan Media Anggota MOI, juga implementasi komitmen MOI dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Anggota MOI di bidang jurnalistik, guna mampu memperoleh sertifikat kompetensi profesi wartawan,” pungkas Siruaya Utamawan yang juga sebagai Ketua Pelaksana Workshop ini.

Menurut catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 28 September 2018 ini cukup agresif melakukan konsolidasi kedaerah, guna melengkapi persyaratan menjadi Anggota Dewan Pers. DPP MOI dipimpin oleh : Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, H.M. Jusuf Rizal; dan Bendum, Hj. Candra Manggih. ( © Uyo Taryo )

Rate News
]]>
https://genpenus.com/dpp-moi-akan-menggelar-workshop-pra-ukw-virtual-ke-ii/feed/ 0
Diduga Negara akan tergadaikan dengan UU Minerba https://genpenus.com/diduga-negara-akan-tergadaikan-dengan-uu-minerba/ https://genpenus.com/diduga-negara-akan-tergadaikan-dengan-uu-minerba/#respond Thu, 21 May 2020 15:49:21 +0000 https://genpenus.com/?p=947 GENPENUS – JAKARTA | DPR dan Pemerintah mengesampingkan Ideologi Bangsa dan UUD 1945, kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas, pengesahan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditengah pandemi Covid 19 semakin menambah luka mendalam rakyat Indonesia, Negara serasa di jual kepada korporasi kepentingan Neokolonialisme.

Agus Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SAPU JAGAD menyikapi hal tersebut, menjelaskan “Pengesahan UU Minerba membuka ruang lebar Neokolonialisme guna mencengkeram praktik Kapitalisme Globalisasi untuk mengontrol dan mengendalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Jelas Agus Yusuf. di Kantor Sekretariat DPN SAPU JAGAD Jl. Gunung Sahari III, Jakarta Pusat. (Kamis, 21/05/2020)

Amanat cita-cita UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945, bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur, yang didalamnya Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal ini jelas, Larangan Penguasaan Sumber daya alam secara perorangan ataupun monopoli perusahaan swasta, apalagi perusahaan asing. Disinilah fungsi penting pemerintah melindungi negara dan rakyat Indonesia. maka UU Minerba tidak syah apabila bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945.

“Sudah jelas bahwa Negara akan tergadaikan dengan UU Minerba, membuka ruang ekploitasi dan eksplorasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam Indonesia” Ungkap Ketua Umum DPN SAPU JAGAD.

UU Minerba Mengesampingkan Kepentingan Rakyat dan Melanggar amanat UUD 1945, pengelolaan pemerintahan menjadi pragmatis, dasar yang dipakai terkesan hanya pada untung rugi tanpa ideologi.

UU ini seluruh kebijakan terkait mineral dan batu bara ditarik ke pusat. Daerah hanya kebagian izin eksploitasi koral dan pasir. disahkannya UU tersebut menghilangkan eksistensi otonomi daerah.

“Nasionalisasi Aset Negara hanya akan menjadi mimpi belaka, Tanah air kita dan sumber daya alam NKRI akan di menjadi jarahan segelintir kaum kolonialisme para pengusaha minerba” Jelas Agus Yusuf. (21/05)

Dengan UU Minerba yang baru, Rasanya Tanah Air kita dan Negara kita akan benar-benar dijual, Perusahaan batu bara dengan beberapa syarat tertentu bisa beroperasi hingga 60 tahun, bahkan hingga 80 tahun, juga berlaku bagi perusahaan tambang logam yang terintegrasi pabrik pemurnian smelter.

Rakyat harus kritis menyikapi hal ini, NKRI baru merdeka 74 Tahun sudah mau di eksploitasi dan ekplorasi oleh korporasi asing dan swasta sampai 80 Tahun kedepan, maka Mimpi Nasionalisasi Aset Negara Sirna dalam UU Minerba, Selamat Datang Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme” Sindir Ketua Umum DPN SAPU JAGAD.

UU Minerba akan benar-nenar membungkam dan menindas masyarakat sekitar jika berani kritis menolak tambang, bahkan juga membuka ruang korupsi dalam birokrasi untuk mendapatkan pemberian proses izin tambang.

“Suatu saat akan terjadi lagi, Rakyat dipaksa menjadi pengemis di Negeri sendiri, Lalu mengatakan Penjajah itu baik hati, karena telah memberi sepotong roti” Pungkasnya. © Red/Krebo

Menjadi bahan kajian, beberapa pasal kontroversial yakni antara lain, sebagai berikut;

1. Pasal 1 ayat (13a) Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru.

2. Pasal 1 ayat 28a.
Pasal ini mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Definisi yang baru ada di UU anyar ini mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat.

3. Pasal 4 ayat 2.
Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama, pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

4. Pasal 22.
Pasal 22 huruf a dan d tentang kriteria menetapkan WPR telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar.

5. Pasal 42 dan Pasal 42A.
Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun. Dengan UU baru, pengusaaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpeluang untuk land banking.

6. Dihapusnya Pasal 83 ayat (2) dan (4) UU Minerba Lama.
Pasal 83 ayat (2) UU Minerba lama mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak 25 ribu hektare. Adapun Pasal 83 (4) UU lama menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15 ribu hektare.

7. Pasal 162 dan 164.
Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Adapun Pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

8. Dihapusnya Pasal 165 UU Minerba Lama.
Pasal 165 dalam UU Minerba lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pasal itu menyebut, “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”
Namun ketentuan ini hilang dalam UU baru. Sejumlah pihak menilai hilangnya UU ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba.

9. Pasal 169A.
Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2×10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Padahal, UU yang lama mengatur kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. Pasal dalam UU anyar ini dinilai membuka celah perpanjangan sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan selesai masa kontraknya.

10. Pasal 169B ayat (5).
Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini dianggap memberikan keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan

Rate News
]]>
https://genpenus.com/diduga-negara-akan-tergadaikan-dengan-uu-minerba/feed/ 0
Penangkapan pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia https://genpenus.com/penangkapan-pekerja-eksekusi-fidusia/ https://genpenus.com/penangkapan-pekerja-eksekusi-fidusia/#respond Wed, 25 Dec 2019 11:53:59 +0000 https://demo.afthemes.com/elegant-magazine/newsportal/?p=20 Genpenus – Loksomawe ¦ Terjadinya Penangkapan Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Memiliki Sesuatu kejanggalan hukum yang terjadi dan menjadi viral di wilayah hukum Polres Lhoksumawe, Rabu, (25/12/2019).

Seperti sekarang ini, terjadinya penangkapan terhadap Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Nama Novi Priantoro (40) salah seorang pekerja Objek Jaminan Fidusia. Hal itu terjadi Dengan membuat berita sayembara seperti tertulis

“Ass rekan2, apabila ada diantara rekan2 atau family nya yg pernah ditarik mobil (leasing) secara paksa oleh debt collector yang mengaku2 dari BAIS/BIN dan dimintai uang oleh ybs, maka dapat ke polres untk membuat pengaduan, Karena org nya sdh tertangkap, tks”

Pernyataan itupun Menjadi viral dan belum diketahui siapa sumber dari kiriman tersebut dan mengirimkan foto korban Pekerja Eksekusi Jaminan fidusia kesemua media sosial.

Seperti kita ketahui jika, Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Namun yang satu ini sudah pindah tangan dan tidak bayar 6 tahun

Tetapi untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berikrah-ikrah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran Perjanjian Fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Namun Dalam hal kasus yang satu ini sungguh berbeda, diduga jika Polres Lhoksumawe memaksakan kasus perkara tersebut naik, tanpa melihat apakah Pelapor mempunyai legalitas dalam membuat Laporan sehingga membuat berita sayembara untuk meminta orang lain membuat laporan dan Korban saat ini sudah mendekam didalam sel selama 3 hari setelah berita ini terbit, Rabu (25/12/2019)

Istri korban pun angkat bicara, dimana saat ini dirinya menanti suaminya pulang dan meminta kepastian hukum atas pekerjaan suaminya selama ini yang dianggap sebagai Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

“Saya tidak mengerti hukum bang, namun suami saya selama ini bilang jika mereka itu bekerja memiliki sertifikasi dari SPPI dan ada fidusia katanya itu pekerjaan resmi dia bang. namun saat ini saya sudah tidak mengerti lagi bang dimana suami saya katanya sudah ditangkap di polres Lhoksumawe dan tanpa pemberitahuan dengan saya bang.” Pungkas istri korban ciara

Lanjutnya lagi, “Seharusnya APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) Bertanggung jawab atas sertifikasi yang mereka gadang – gadangkan selama ini. lihatlah bang semua pada diam dan suami saya menjadi korban atas pekerjaan resmi yang mereka katakan bang dan semoga dengan naiknya berita ini bang pihak terkait seperti SPPI, APPI, dan OJK Ikut menjembatani penyelesaian kasus Suami saya bang.” Pungkasnya

Dalam hal diatas pihaknya ditahan atas penarikan satu unit mobil Mitsubushi Galan Sedan Tahun 1998 dengan Nomor fidusia 0011001633 – 001 Dengan Total Jaminannya 46.320.000 (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Duapuluh Ribu Rupiah) Dengan Nomor BPKB A7918434B yang ditanda tangani Kepala Devisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas nama Ardiansyah Sh.Mh Nip.196307131983031001 Dengan Pihak PT.Verena Multi Finance, Tbk

Adanya kejanggalan yang ditemukan awak Media seperti pada saat penangkapan Korban Novi Priantoro ditangkap dengan menembakkan pistol ke atas sebanyak 3 kali didepan Simpati star disaksikan orang banyak dari keterangan para saksi dilapangan dimana pihak polres langsung menabrak serta memborgol seperti menangkap boronan narkoba kelas kakap.

Pantauan lain awak media juga jika ternyata penangkapan tersebut terjadi karena pihak korban sering menangkap kendaraan pihak oknum kepolisian dan oknum anggota Tentara serta penegak hukum lainnya sehingga muncul rasa sakit hati dan mencoba paksakan dudukan perkara terkait jaminan fidusia. Media juga menduga banyaknya oknum aparat penegak hukum memakai kendaraan tak bersurat.

“Ya bang kalo Novi ini orangnya tidak pandang bulu dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, dia tangkap aja semua mobil mobil yang namanya sudah menunggak bang sehingga banyaklah sakit hati ke dia bang dan kemarin itu juga perwira pun mobilnya ditariknya bang. taulah abang sekarang ini banyak oknum polisi dan tentara kendaraannya yang tak resmi bang.” Pungkas Ldn pada awak media

Lanjutnya lagi, “Penahanan Novi itu juga kan karena dia tarik mobil salah seorang oknum tentara juga yang kredit di Verena Multi finance dan sudah menunggak 6 tahun lamanya bang, sehingga dia buat laporan dan saya juga membuat laporan karena biaya penarikan saya juga ditipunya”. Pungkasnya kepada awak media melanjutkan

Dari perkara di atas diduga juga jika memang benar tidak memiliki kekuatan hukum dimana pihak Polres Lhoksumawe Menerima Laporan tanpa hak atas pelapor dan mencoba menerima laporan tanpa hak lapor.

“Mereka tidak memiliki kekuatan hukum dalam penerimaan laporan tersebut dimana pelapor harus memiliki yang namanya BPKB atau surat keterangan dari lesing sebagai bukti kepemilikan yang sah. Jika mereka dalam melakukan eksekusi dan memiliki yang namanya fidusia itu sudah menjadi hak mereka dalam mengamankan unitnya.”Pungkas seorang penasehat Hukum Olo P. Marbun SH.Mhum

Selain itu juga pihak media koordinasi kepada Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik melalui Kasat Reskrimnya AKP Indra T. Herlambang, S.Ik terkait penangkapan tersebut Namun tidak ada jawaban sampai media ini terbit di meja redaksi 🔘 (*Yu)

Rate News
]]>
https://genpenus.com/penangkapan-pekerja-eksekusi-fidusia/feed/ 0
Irpan menitikberatkan pengembangan Situ Rawa binong https://genpenus.com/irpan-menitikberatkan-pengembangan-situ-rawa-binong/ https://genpenus.com/irpan-menitikberatkan-pengembangan-situ-rawa-binong/#respond Mon, 02 Dec 2019 09:49:46 +0000 http://themes.gianmr.com/kardun/?p=38 GENPENUS – BEKASI | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Harroni menanggapi H Martoni, salah satu tokoh masyarakat  Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi yang berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memiliki icon wisata, pada saat Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat di Situ Rawabinong, Senin (02/012/2019) siang.

Irfan mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. “Kami sudah sepakat untuk menganggarkan pengembangan destinasi wisata Situ Rawa Binong sesuai usulan yang disampaikan Direktur Bumdesa Hegarmukti Lestari, kang Doni Ardon sebesar 20 miliar untuk APBD perubahan  tahun 2020 Jawa Barat,” ungkap Irpan Haeroni.

Selain itu, sebagaimana tertuang di usulan Dinas Pariwisata kepada Bupati Bekasi untuk rekomendasi Gubernur Provinsi Jawa Barat, dirinya akan memperjuangkan sebesar 20 miliar untuk destinasi Situ Rawa Binong, 10 miliar untuk penataan Situ Cipalahlar, 10 miliar untuk Situ Abidin, 10 miliar untuk Situ Ceper dan 50 miliar untuk penataan bumi perkemahan Karang Kitri, Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu pada anggaran tahun 2021.

“Untuk Situ Rawa Binong, kami akan mulai usulan pembangunannya pada APBD perubahan tahun 2020, karena kebetulan kang Doni Ardon sudah lebih dulu menyampaikannya ke kami saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” terang Irpan Haeroni.

Dalam rangka Kegiatan Audiensi Reses I Tahun Sidang 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, Irpan Haeroni menitikberatkan pengembangan obyek wisata Situ Rawa binong, ia juga menambahkan bahwa selain menjadi icon wisata Kabupaten Bekasi, pengembangan destinasi wisata Situ Rawa Binong diharapkan mampu menopang dan menambah perekonomian masyarakat setempat.

Pada Reses 1 tahun sidang 2019-2020 tersebut, tampak hadir sejumlah muspides Desa Hegarmukti, yakni perwakilan Kepala Desa Hegarmukti bapak Ajo Subarjo, ketua BPD Desa Hegarmukti Dedi Hendriana, para Kadus, Ketua RW dan ketua RT se Desa Hegarmukti, Ketua Bumdesa Desa Hegarmukti, Ketua Karang Taruna, ketua LPM, ketua PKK dan ketua UKM Desa Hegarmukti.

Selain itu hadir Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri, SH, Kasi Ekbang Cikarang Pusat Wowo Fadillah, Bhabinkamtibmas (Pol) Aiptu Eka Agung dan Babinsa TNI AD Salmawi serta puluhan masyarakat dari sekitar.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Hegarmukti, H. Dedi Hendriana menambahkan “Situ Rawa Binong ini dianugerahi Allah SWT panorama alam yang sangat indah dan menarik, memiliki ciri khas budaya yang masih dijaga hingga saat ini dan lokasinya strategis berada di pusat ibukota Kabupaten Bekasi”.

“Informasinya, tahun depan akan dibangun alun-alun di sekitar area Situ Rawa Binong dan dibangun air mancur menari setinggi 50 meter ditengah danau,” tuturnya.

Pembangunan air mancur tersebut, diketahuinya ketika menyaksikan sambutan Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja saat Pesta Hajat Bumi Rawa Binong tanggal 14 September 2019.

Pada kesempatan yang sama, Wiwik, selaku pengurus UMKM Kecamatan Cikarang Pusat berharap agar Situ Rawa Binong menjadi pusat kuliner tradisional dan pusat perbelanjaan cindera mata di Kabupaten Bekasi.

“Selama ini Kabupaten Bekasi belum memiliki pusat cindera mata, jajanan dan oleh-oleh, padahal banyak tamu dan wisatawan yang menanyakan keberadaannya,” ungkap Wiwik. 🔘 (Mar)

Rate News
]]>
https://genpenus.com/irpan-menitikberatkan-pengembangan-situ-rawa-binong/feed/ 0
BNI Meraih Penghargaan BI AWARD 2019 https://genpenus.com/bni-meraih-penghargaan-bi-award-2019/ https://genpenus.com/bni-meraih-penghargaan-bi-award-2019/#respond Fri, 29 Nov 2019 14:46:45 +0000 http://themes.gianmr.com/kardun/?p=32  

GENPENUS – JAKARTA 📡  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada acara pertemuan tahunan BI di Jakarta menyerahkan penghargaan BI Award 2019 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai mampu memberikan pelayanan prima bagi nasabah. Penghargaan tersebut dianugrahkan kepada BNI sebagai Bank peserta RTGS dan SSSS, SKNBI dan KPDHN terbaik yang diraih selama tiga tahun berurut-turut. ( 2/12/2019 ).

Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI Dadang Setiabudi, Direktur Manajemen Risiko BNI Rico Budidarmo serta Direktur Bisnis Internasional & Tresuri BNI Bob Tyasika Ananta, dan Dadan Setiabudi menyatakan kegembiraannya Setelah menerima penghargaan dari Gubernur BI, yang diterima BNI tersebut.

Dadang Setia Budi mengungkapkan bahwa “Dengan diterimanya Award Bank Indonesia ini, akan lebih memacu kami agar terus dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BNI yang tentunya selaras dengan Visi Perseroan yaitu menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Bank BNI menjadi salah satu bank nasional yang dinilai Bank Indonesia (BI) mampu terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah bagi seluruh nasabah dan mitra pilihan utama.  Dalam rangka menjaga komitmen tersebut,  BNI secara konsisten  terus melakukan perbaikan tiada henti baik dari aspek Kinerja, Compliance, maupun Tata Kelola Perusahaan.

Berkat Komitmen itulah berbuah hasil ketika BI menganugerahi penghargaan BI Award di Jakarta, Kamis (28 November 2019). BNI meraih award untuk Kategori Peserta Sistem BI RTGS dan BI SSSS. Anugerah ini sudah dipegang BNI dalam Tiga Tahun Berturut-turut.

Layanan transfer dana melalui BI-RTGS adalah layanan transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sedangkan layanan transfer dana melalui SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi layanan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Layanan transfer dana melalui BI-RTGS dan SKNBI BNI dapat dinikmati oleh nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 2.230 outlet BNI. Sampai dengan Oktober 2019 volume transaksi RTGS mencapai Rp 8.156 triliun. Adapun, volume  transaksi Kliring mencapai Rp 498 triliun.

Tidak hanya itu. BNI pun ditetapkan sebagai Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Terbaik Tahun 2019 untuk kategori kelompok Bank Buku 3 dan 4 dari total 32 Bank yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu Kinerja,  Compliance, dan Tata Kelola. Tambahnya.  🔘 (Mar)

Rate News
]]>
https://genpenus.com/bni-meraih-penghargaan-bi-award-2019/feed/ 0
Tidak Hormat bendera, 2 siswa dikembalikan kepada orangtuanya https://genpenus.com/tidak-hormat-bendera-2-siswa-dikembalikan-kepada-orangtuanya/ https://genpenus.com/tidak-hormat-bendera-2-siswa-dikembalikan-kepada-orangtuanya/#respond Tue, 26 Nov 2019 14:44:51 +0000 http://themes.gianmr.com/kardun/?p=29 GENPENUS – Batam | Dua orang siswa SMPN 21 Batam dikembalikan ke orang tua karena menolak hormat Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keputusan ini diambil setelah pembinaan dan pendekatan ke siswa bersama orang tuanya tak membuahkan hasil .  “Mereka pada saat melaksanakan upacara tidak mau hormat bendera dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi memang dengan berat hati kita kembalikan ke orang tua,” kata Kadis Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Keputusan ini diambil dan dituangkan dalam berita acara pertemuan pihak sekolah, Disdik, Danramil, perwakilan Polsek termasuk Dewan Pendidikan. Hendri mengutip pernyataan dalam rapat soal perilaku kedua siswa sudah menyalahi aturan dalam negara. Perilaku ini juga dikhawatirkan akan membawa pengaruh ke siswa didik lainnya.  Setelah kesepakatan diambil, pihak sekolah, menurut Hendri, akan memanggil orang tua kedua siswa untuk mengembalikan murid didik tersebut.  “Namun tetap kita fasilitasi agar mereka dapat mengenyam pendidikan nonformal,” sambung Hendri.

Kedua siswa ini tercatat duduk di kelas 8 dan kelas 9. Peristiwa penolakan hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara sekolah disebut Hendri sudah terjadi sejak satu tahun lalu.   “Mereka menganut aliran kepercayaan tertentu. Selama ini sejak kelas 7, sudah 1 tahun lebih setiap upacara tidak mau hormati bendera dan tidak mau nyanyi Indonesia Raya dan kita ambil keputusan itu,” sambung Hendri.

Saat itu, orang tua kedua siswa sudah ditemui pihak sekolah. Namun kedua siswa ini menurut Hendri tetap menolak hormat bendera.  “Orang tua sudah sering dipanggil, diberi pemahaman. Daripada berpengaruh ke siswa lain, maka hasil rapat memutuskan seperti itu (mengembalikan ke orang tua),” katanya.

Sementara itu komisioner KPAI Kepulauan Riau, Erry Syahrial, mengatakan sikap menolak hormat bendera ini sudah dibahas bersama orang tua.  “Berulang kali guru agama dan Pembina OSIS mengadakan pendekatan tetapi hasilnya nol bahkan menimbulkan beberapa perselisihan pendapat,” ujar Erry terpisah.

Karena tak ada kata sepakat, kejadian ini dibawa ke pihak berwajib untuk dilakukan komunikasi meluruskan sikap kedua siswa yang salah.  “Hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kedua anak tersebut menyatakan keberatan untuk mengangkat tangan (hormat bendera) pada saat upacara bendera,” sambung Erry.(fdn/tor)

sumber :detiknews

 

Rate News
]]>
https://genpenus.com/tidak-hormat-bendera-2-siswa-dikembalikan-kepada-orangtuanya/feed/ 0
pemerintah selalu melakukan penilaian terhadap Ormas https://genpenus.com/pemerintah-selalu-melakukan-penilaian-terhadap-ormas/ https://genpenus.com/pemerintah-selalu-melakukan-penilaian-terhadap-ormas/#respond Mon, 25 Nov 2019 15:48:20 +0000 http://themes.gianmr.com/kardun/?p=35 GENPENUS – Jakarta | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan ” Penganugerahan Penghargaan Ormas Tahun 2019″ pagi tadi di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jendral Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

Sekertaris Jendral (Sekjen) Kemendagri menyampaikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diharapkan tidak bertentangan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pertama “Kita harapkan bahwa ormas dapat memupuk tentang dasar dafi pada pendirian ormas itu yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 45 karena ini merupakan landasan dan dasar negara,” katanya.

Hadi juga mempersilahkan Ormas memiliki memiliki ciri khas dan profesionalitas. Namun dia kembali menekankan dalam mencapai tujuannya, Ormas diharapkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  “Kedua, silahkan mempunyai ciri namun tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 45. Ketiga, harus secara profesional dan proporsional untuk mencapai tujuannya agar lebih berkualitas di dalam melaksanakan kinerjanya maupun dalam mencapai tujuan dari pada organisasi sendiri,” sambungnya.

Dia mengatakan pemerintah selalu melakukan penilaian terhadap Ormas. Kata Hadi, jumlah Ormas per 22 Novermber 2019 berjumlah 431.465 Ormas.  “Karena Berdasar data tanggal 22 November 2019. Jumlah Ormas yang ada di indonesia sekarang ini sudah capai 431.465 Ormas, yang terdiri atas ya berdasarkan surat keterangan terdaftar itu ada 27.015, di mana di kementerian dalam negeri itu terdaftar sebanyak 1.891 Ormas, di provinsi 8.170 Ormas, di kabupaten kota 16.954 dan yang berbadan hukum ini tercatat di kementerian hukum dan ham sebanyak 404.379 terdiri atas yayasan 226.994 Ormas, yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385, tercatat di kementerian luar negeri 71 Ormas”, jelas Hadi.

Hadi juga menyampaikan eksistensi Ormas dapat secara nyata berkontribusi bersama pemerintah. Kontribusi tersebut, menurut Hadi, terkait dengan percepatan mencapai tujuan negara.  “Kemudian harapan kita bersama eksistensi dan kesadaran kolektif di dalam mencapai tujuan ini akan benar-benar dapat ditingkatkan kualitasnya dan Ormas betul secara nyata memberikan kontribusi dan kemanfaatan baik kepada masyarakat pemerintah dan tentu upaya percepatan untuk mencapai tujuan NKRI”, Ucapnya . (rvk/rvk) DetikNews

 

Rate News
]]>
https://genpenus.com/pemerintah-selalu-melakukan-penilaian-terhadap-ormas/feed/ 0