Terkait PERPU KPK, Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden

 NASIONAL
Terkait PERPU KPK, Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan Presidenby GENPENUSon.Terkait PERPU KPK, Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan PresidenGENPENUS – JAKARTA 📡 Dalam diskusi yang bertajuk ” PERPU, APA PERLU ? Di The Consulate and Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019), Partai Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Perppu KPK. Namun Gerindra mengaku tak jadi masalah jika pada akhirnya Jokowi tetap mengeluarkan Perppu.hal ini diungkapkan Habiburokhman yang merupakan Ketua […]

GENPENUS – JAKARTA 📡 Dalam diskusi yang bertajuk ” PERPU, APA PERLU ? Di The Consulate and Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019), Partai Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Perppu KPK. Namun Gerindra mengaku tak jadi masalah jika pada akhirnya Jokowi tetap mengeluarkan Perppu.hal ini diungkapkan Habiburokhman yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra saat ini.

“Kalau kami Gerindra tidak dalam posisi menyuruh atau melarang Pak Presiden. Kami tidak meminta-minta atau menyuruh beliau keluarkan Perppu. Tapi, kalau Presiden keluarkan Perppu, menurut pendapat saya, kami juga tidak akan menolak,” ungkapnya.

 

Dia menyebutkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam revisi UU KPK. ia memberi contoh tentang dewan pengawas yang juga menjadi sorotan partainya.

“Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu sama-sama kita pertimbangkan. Sikap Gerindra jelas, Gerindra ketika revisi menolak dewan pengawas. Satu substansi yang juga jadi penolakan dari teman-teman civil society,” ucapnya.

Selanjutnya, Habiburokhman menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi. Meski banyak desakan penolakan revisi UU KPK, dia percaya Jokowi dapat menentukan mana hukum yang berkualitas dan tidak.

“Kalau secara kasatmata, kita melihat banyak yang aksi, penolakan, di berbagai kampus dan lain sebagainya. Saya pikir Presiden bisa menilai apakah hukum ini cukup berkualitas atau tidak, yang ada saat ini,” katanya.

“Dan beliau memiliki kewenangan untuk mau dibawa ke mana persoalan ini. Mau cepat selesai atau mau lebih lama selesai dengan catatan itu akan lebih banyak aksi dan reaksi yang timbul. Jadi Presiden punya segala kelengkapan dan kewenangan,” tambahnya.

Sumber : Detik.com

Rate News

Berita Terkait



KABAR BERITA TERBARU

Tinggalkan Balasan